Kalurahan Umbulrejo

Umbulrejo ---- (SIDA) Berdasarkan regulasi tentang penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di kalurahan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, setiap tahun Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan/RKPKalurahan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan/RPJMKalurahan sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di kalurahan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 maka BPKal perlu melakukan pencermatan ulang dan menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJMKalurahan, serta membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, kemudian menuangkannya dalam Giat Musyawarah Kalurahan/Muskal maupun Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan/Musrenbangkal.

Musrenbangkal sendiri adalah kegiatan musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai dari:

• APBKal
• APBD Kabupaten
• APBD DIY, dan
• APBN

Dan berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Kalurahan TA 2023, di Aula Balai Kalurahan Umbulrejo Kapanewon Ponjong, telah diadakan Giat Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan/Musrenbangkal pada Hari Selasa, 07 September 2021, jam 13.00 WIB - selesai, yang dihadiri oleh kurang lebih 40 orang peserta, dengan keterwakilan perempuan, terdiri atas Lurah, unsur  Pamong Kalurahan, Dukuh, BPKal, Lembaga PAUD/TK, Kelompok Masyarakat, Kader Desa Siaga, TPP Desa/ PDP dan PLD, Babinkamtibmas, serta Pejabat Pemerintah Kapanewon; Panewu dan Kepala Jawatan Kemakmuran, dengan materi pembahasan berupa hasil Sidang Kelompok/Pra Musrenbang, yaitu;

• Pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan
• Pencermatan RPJMKal dan hasil Muskal Kalurahan RKPKal TA 2023
• Pencermatan Daftar Usulan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2022 & 2023

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi-materi di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbangkal dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kalurahan Tahun 2022 dan DURKPKal 2023, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, yaitu yang belum terlaksana pada TA 2020/2021  dan sesuai dengan skala prioritas, sebesar Rp. 936.006.099,-
2. Bidang Pembangunan Kalurahan, yang belum terlaksana pada TA 2020/2021 akibat pandemic corona, dan sesuai dengan skala prioritas yang ada sebesar Rp. 694.570.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang sesuai dengan skala prioritas dan program kegiatan yang belum terlaksana pada TA 2020/2021 sebesar Rp. 21.030.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memenuhi kriteria skala prioritas dan juga program kegiatan yang belum terlaksana pada TA 2020/2021 sebesar Rp. 11.000.000,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 286.752.000,- (utamanya untuk progress penanganan pandemic covid-19)

Total anggaran 5 Bidang Program Pembangunan Desa untuk RKPKal TA 2022 sebesar Rp. 1.949.358.099,-

Adapun kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan dalam RKP Kalurahan TA 2022 antara lain:

• Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) Sanggrahan-Silingi dengan anggaran dana 224 juta.
• Pemberian stimulan RTLH dengan anggaran dana 100 juta.
• Pemberian stimulan jamban sehat dengan anggaran dana 20 juta..
• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan diantaranya kegiatan penanganan dan pencegahan masalah kesehatan seperti konvergensi stunting, honor KPM, penyelenggaraan giat Posyandu, dan pengadaan ambulance kalurahan.
• Fasilitasi Program-Program Bantuan dan Penanganan Bencana seperti BLT DD, PPKM Mikro dari Dana Desa, serta Pembentukan Tim Relawan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Positif Covid. (ard)